Mengenal CITES dan Apendiks CITES


Cites
CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies flora dan satwa  liar) adalah suatu pakta perjanjian internasional yang berlaku sejak tahun 1975.

Fokus utama CITES adalah memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.

Related Posts:

KKP Dorong Percepatan Industrialisasi Perikanan

Sindonews.com - Dalam rangka mendukung upaya percepatan industrialisasi perikanan, termasuk ikan patin, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus membenahi sektor hulu sampai hilir.

Menteri KKP, Sharif C Sutardjo mengatakan, cara mencapai hal tersebut, yaitu melalui penerapan teknologi, peningkatan kualitas SDM nelayan/pembudidaya dan pengolah, dan penyediaan sarana prasarana produksi perikanan. Sesuai mandat UU perikanan, pemerintah diminta mendorong peningkatan nilai tambah perikanan.

Related Posts:

Saat Tepat Ekspansi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Tajuk.co, BOGOR — Pakar perikanan tangkap dari Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) Indra Jaya menilai, aktifitas penangkapan ikan di Indonesia sudah saatnya memperluas jarak jelajahnya ke laut lepas. Pasalnya sudah banyak negara Eropa dan Amerika yang mulai lesu dalam beraktifitas menangkap ikan di lautan lepas.

Indonesia bisa memanfatkan momentum tersebut dengan mengkolaborasi peranan akademisi dan pemerintah. Akademisi bertugas mendorong Indonesia agar lebih diperhitungkan oleh banyak negara kelautan dunia lainnya, sebagai negara yang potensial dalam hal produksi sumberdaya perikanan. Sedang pemerintah, menciptakan kebijakan yang juga mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan.

Related Posts:

Status Penyuluh Perikanan Semakin Mantap


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menyediakan tenaga penyuluh yang mandiri dan profesional dalam membangun potensi masyarakat di bidang perikanan. Tanggal 7 Oktober 2010 yang lalu telah terbit Perpres No. 61 Tahun 2010 menyusul Perpres No. 55 Tahun 2010. 

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional penyuluh perikanan adalah 60 tahun dengan tunjangan jabatan setinggi-tingginya Rp. 1.200.000. Dengan terbitnya kedua Peraturan Presiden tersebut, maka kebutuhan akan tenaga penyuluh dapat segera terpenuhi. Selain melalui perpanjang batas usia dan tunjangan jabatan, KKP juga berupaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi penyuluh perikanan dengan adanya hibah berupa sepeda motor dan perahu motor untuk kelancaran tugas penyuluh perikanan.

Related Posts: